Radian Syam Pengamat Hukum Universitas Trisakti sampaikan pandangannya terkait Pemilu Serentak 2024.

Kebutuhan Pemilu 2024 tidak kurang dari Rp150 triliun

Berbagai potensi ancaman stabilitas politik dan keamanan juga perlu langkah antisipasi

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan, setidaknya ada beberapa isu dan permasalahan yang telah diinventarisir dalam men-sinkronisasi penyelenggaraan Pemilu serentak 2024.

Anggota Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan, berdasarkan pengalaman yang ada, tiap penyelenggaraan Pemilu kerap terjadi kenaikan suhu politik, yang semula dingin menjadi panas.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penyisiran anggaran Pemilu Serentak 2024 yang telah diajukan agar bisa diefisiensikan.

Saya memberi apresiasi kepada Pemerintah dan penyelenggara pemilu yang bersama-sama DPR telah menemukan kesepakatan dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2024. Kesepakatan yang diambil secara cermat dengan mempertimbangkan segala aspek ini adalah hal yang baik demi semakin terjaminnya hak konstitusional warga dalam Pemilu.

Pemilu Serentak 2024 tanpa politik identitas, politisasi agama, maupun polarisasi sosial.

Dasco menyatakan ada sejumlah pertimbangan Gerindra sepakat dengan usulan tak ada pengubahan nomor urut partai untuk Pemilu Serentak 2024. Salah satunya, usulan itu mendapat dukungan dari banyak pihak.